Menurut Kantor Berita ABNA, Hasan Musyama pimpinan organisasi pembela hak asasi manusia Bahrain sebuah organisasi yang dikenal sebagai satu-satunya organisasi yang dikenal memiliki persilangan pandangan paling besar dengan pemerintah Bahrain. Setelah beberapa tahun diasingkan beberapa hari yang lalu telah kembali ke Manamah dan menyampaikan,” Jika tentara negara lain turut campur dalam urusan dalam Negeri Bahrain maka tentara Iran juga memiliki hak yang sama untuk melakukan hal ini demi melindungi masyarakat yang memperjuangkan kemerdekaan."

Dia dalam dialog dengan harian Al-Akhbar terbitan London berkata,”Jika pemerintah Bahrain meminta bantuan pada Arab Saudi pada kondisi ini maka para demonstran juga memiliki hak yang sama untuk meminta bantuan pada Iran sebagai perlindungan untuk mereka”.

Turut campur secara maknawi pun tetap dihitung sebagai turut campur dalam urusan suatu negara apalagi ketika sampai turut campur dalam urusan pertahanan dimana untuk hal itu sudah ada tempatnya sendiri. Dia menambahkan biasanya bentuk turut campur itu dalam bentuk musyawarah kerjasama Teluk Persia.

Al-Akhbar menanyakan pada Musyayamah menurut anda terkait turut campurnya Arab Saudi dalam urusan Negara Bahrain itu bagaimana? Apakah Arab Saudi memang benar-benar ikut campur?

Dalam menjawab pertanyaan ini dia menjelaskan,” Saya sendiri tidak bisa menjadikan dalil atas isu bahwa Arab Saudi akan membantu pemerintahan Bahrain atau sebaliknya yaitu mendustakannya. Tapi segala kebijaksanaan Arab Saudi terkait Negara Bahrain baik pengiriman tentara dan pemberian ikhitar tentara itu pada Hakim dari pihak Arab Saudi maka hal itu terhitung sebagai bentuk penyelundupan secara terang-terangan dan bertentangan dengan hukum internasional."

"Terkait pembentukan kelompok baru dengan nama Mausum sebagai kelompok suni yang dikepalai Abdul Lathif Mahmud yang juga meminta bergabung dalam dialog dengan pemerintah dalam hal ini saya tidak ingin memberikan tanggapan positif.

"Tapi hal ini merupakan salah satu bagian dari tips negara Bahrain yang menginginkan gerakan rakyat menjadi pudar dan kenyataannya pemerintahan Bahrain sudah berulang kali melakukan hal ini. Saya berharap saudara dari Ahlu sunah memiliki harapan yang lebih dari ini, visi mereka seharusnya untuk dunia bukan hanya untuk melindungi satu keluarga semata."

Al-Akhbar juga menanyakan apakah keinginan anda yang sebenarnya adalah untuk melengserkan pemerintahan? Atau bentuk kerajaan bersyarat? Dalam menjawab pertanyaan tersebut dia berkata “Setelah melakukan kebangkitan dan juga dilakukan upaya dari segi hukum kami menginginkan perbaikan dan pembentukan kerajaan bersarat tapi setelah banyak korban berjatuhan maka tidak mungkin kami menuntut kecuali perombakan pemerintahan yang ada. Kami sudah tidak bisa mempercayai keluarga kerajaan Ali Khalifah”.

Pemerintah kerajaan  Bahrain dengan pembunuhan yang mereka lakukan pada masyarakat telah melakukan kesalahan besar. Bentuk pemerintahan kerajaan seperti kerajaan Inggris dimana keluarga kerajaan hanya untuk penghormatan dan masyarakat tidak memiliki ikhtiar sama sekali dan anggota mereka tidak ada kemungkinan untuk menjadi perdana mentri bentuk semacam ini juga tergantung pada persetujuan rakyat.

Al-Akhbar juga menanyakan padanya terkait peranan organisasi hak-hak asasi kemanusiaan dalam menarik para pemuda revolusioner pada 14 Februari dimana dalam hal ini dia menjelaskan,” Saya tidak ingin membesar-besarkan peranan kami dibanding dengan pihak yang lain tapi sebenarnya para pemuda itu mengambil pelajaran dari pergerakan yang terjadi di kawasan timur tengah baru-baru ini. Pada sisi lain masyarakat Bahrain telah melakukan aksi pergerakan sebelum-sebelumnya tapi pada waktu itu pihak pemerintah memiliki juru runding yang sangat kuat sehingga kami pada waktu itu tidak berhasil."(*)