Menurut Kantor Berita ABNA, Muqtada Shadr Pemimpin besar Revolusi Shadr perihal isu penggabungan Bahrain ke Arab Saudi mengemukakan, "Penggabungan antar kepemerintahan harus didasari dengan persetujuan rakyat mereka sehingga tidak akan menunjukkan unsur politik."

Beliau menambahkan, "Penggabungan antar Bahrain dan Arab Saudi yang terjadi tanpa sepertujuan rakyatnya akan menyebabkan aksi kesinambungan terkait penggabungan dengan bangsa lain, langkah ini menunjukkan akhir yang tidak baik. Jika penggabungan ini terjadi seharusnya dilakukan untuk perlindungan dan pemberian hak bukannya menindas warga dan mematikan kobaran kontroversi mereka."

Muqtada Shadr menanggapi pertanyaan tertulis salah seorang pendukungnya seraya berkata, "Penggabungan antar pemerintahan merupakan suatu kehendak dan memiliki syarat yang mana salah satu syaratnya adalah persetujuan rakyat, aksi ini tidaklah memadai jika hanya disetujui oleh oknum pemerintah semata."

Beliau menambahkan, "Jika warga pemerintahannya tidak setuju maka sudah pasti ia tidak berhak memimpin siapapun."

Pemimpin besar Revolusi Shadr mengemukakan bahwa panggabungan (antar bangsa) seharusnya terjadi untuk melindungi kemerdekaan antar dua pihak bangsa atau beberapa kepemerintahan yang bersatu, sebab perpaduan dan peleburan kewarganegaraan sesungguhnya merupakan jenis aksi politik hukum.

Segala jenis penggabungan harus terjadi atas dasar pemberian hak dan perlindungan atasnya seperti perjuangan melawan penjajah dan penjajahan bukan untuk penindasan warga dan mematikan suara serta kontroversi mereka yang telah terjadi di tengah Bahrain.