Menurut Kantor Berita ABNA, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Marty Natalegawa ditolak oleh otoritas Zionis-Israel untuk memasuki wilayah Palestina, Ramallah, dan diusir keluar dari wilayah tersebut yang dijajah Israel. Kedatangan Menlu RI tadinya untuk mengikuti Konferensi Tingkat Menteri Gerakan Non-Blok di kota itu. Insiden pengusiran ini kontan mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia. Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR mengecam penolakan dan pengusiran Israel atas kedatangan Menteri Marty Natalegawa. Pengusiran itu menunjukkan sikap arogan Israel atas wilayah jajahan yang bukan haknya dan seharusnya masuk wilayah Palestina.

Ketua Umum Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Mahfudz Siddiq meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas atas pengusiran yang dilakukan oleh Israel. “Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri harus memprotes sikap Israel,” kata Mahfudz, Senin (6/8/2012).

Menurut Mahfudz, Pemerintah dinilai perlu menunjukkan sikap keras karena Israel telah menolak dan mengusir kedatangan Indonesia dalam forum internasional. Namun, dia mengakui, protes keras itu tidak bisa disampaikan langsung pada Israel karena Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu. “Makanya protes resmi harus dilayangkan dengan menggunakan instrumen GNB (Gerakan Non-Blok, red).” ujarnya.

Hal hampir senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, yang mengatakan penolakan Israel terhadap kedatangan sejumlah menteri luar negeri Asia Afrika ini harus disikapi bersama oleh GNB. Negara non-blok juga diminta menegaskan kembali komitmen perlawanan pada penjajahan. Mereka juga diminta langsung berbicara dengan Israel untuk menghentikan kekerasan pada masyarakat muslim Palestina. “Kalau Indonesia tidak mungkin head to head, tapi harus melalui GNB.” kata Tubagus.

Hari Minggu (5/8/2012) , saat berkunjung ke Ramallah untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri GNB mengenai Palestina, Menlu Marty bersama Menlu Malaysia, Kuba, Aljazair, dan Bangladesh ditolak saat akan masuk ke wilayah Ramallah. Ramallah merupakan bagian dari negara Palestina yang hingga kini masih dikuasai Israel. Akibat penolakan ini, pertemuan pun akhirnya dibatalkan.

Menyikapi skandal pengusiran tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi mengecam tindakan Israel menghalangi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri khusus Komite Palestina GNB di Ramallah, Palestina. Israel menolak Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa masuk ke Ramallah bersamaan dengan Menteri Luar Negeri lain dari Malaysia, Kuba, dan Bangladesh. Akibatnya konferensi yang sudah direncanakan sejak Mei 2012 lalu, pada KTM Gerakan Non-Blok di Sharm El Sheikh, Mesir, ini terpaksa dibatalkan.

Alasan Israel bahwa beberapa negara anggota Komite tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dinilai lemah. “Kunjungan ini adalah ke wilayah Ramallah, Palestina, dan bukan ke Israel,” protes Menlu Marty Natalegawa melalui siaran pers Biro Administrasi Menteri Kementerian Luar Negeri, seperti dikutip Tempo, Senin (6/8/2012).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, menyatakan setelah mengikuti pernyataan sikap Komite di Amman, Yordania, Menteri Marty Natalegawa langsung kembali ke Jakarta. “Menteri sudah dalam perjalanan kembali ke Jakarta,” tegasnya.

Minggu kemarin, 5 Agustus 2012, di Amman, Yordania, Indonesia bersama 12 negara anggota Komite Palestina lainnya mengutuk tindakan Israel. Tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power).

“Komite menyesalkan dengan sangat mendalam (deeply abhors) kenyataan bahwa Gerakan Non-Blok tidak dapat menunjukkan solidaritas kepada bangsa Palestina melalui penyelenggaraan pertemuan di Ramallah. Tindakan Israel hanya akan memperkuat tekad GNB untuk membantu rakyat Palestina memperoleh harga dirinya dan hak mendirikan negara (statehood),” demikian antara lain bunyi pernyataan bersama Komite Palestina.

Pertemuan yang seharusnya diselenggarakan pada 5-6 Agustus 2012 ini mulanya untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan bangsa Palestina.

Dalam pertemuan di Ramallah tersebut, Indonesia akan menegaskan kembali pentingnya pengakuan atas negara Palestina, dan bahwa kontribusi Gerakan Non-Blok mencapai perdamaian dan keadilan di Palestina harus dilakukan melalui langkah-langkah yang lebih konkret. Pada akhir pertemuan, diharapkan akan diadopsi Deklarasi Solidaritas Khusus untuk Palestina (Special Solidarity Declaration for Palestine).

Selama kunjungan di Ramallah, Menlu Marty rencananya akan secara langsung melihat situasi di Palestina. Marty akan meninjau wilayah permukiman, dan kunjungan ziarah ke makam mantan Presiden Palestina, Yasser Arafat. Di sela-sela pertemuan, Menlu Marty juga akan melakukan pembicaraan bilateral khusus dengan Menlu Palestina Dr. Riad Malki. Namun semua rencana tersebut terpaksa dibatalkan akibat penolakan dan pengusiran Israel.